freedom institute » CENTER FOR DEMOCRACY, NATIONALISM, AND MARKET ECONOMY STUDIES

Pembangunan Berkelanjutan: Tipisnya Tekad Politik

Pengetahuan untuk menumbuhkan kehidupan ekonomi yang menyejahterakan rakyat miskin sekaligus juga mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup sebenarnya sudah ada. Yang seringkali menjadi masalah dalam realitas kehidupan bermasyarakat adalah absennya kepemimpinan yang cerdas dan berani mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan itu. Politik kompromi yang lebih nyaman ditempuh, seringkali menghasilkan rentetan tindakan populis yang segera menyenangkan masyarakat luas tapi yang justru bisa bersifat kontraproduktif di masa depan. Kebijakan dan tindakan populis itu tak jarang membawa pembangunan ekonomi ke jalan yang tidak menyejahterakan sekaligus merusak daya dukung lingkungan hidup. Karena terlalu terikat pada tuntutan berjangka pendek, kebijakan itu bisa mengorbankan dan merampas pilihan dari generasi yang akan datang untuk menikmati tanahair bumi mereka. Demikianlah setidaknya garis besar pemikiran yang disampaikan oleh ekonom Arianto A. Patunru dan ahli kehutanan Daniel Murdiyarso ketika berdiskusi dengan sekitar 70 mahasiswa dan kaum muda komunitas Freedom Institute pada Kamis, 26 Mei lalu di Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta.

Menurut Arianto, pengetahuan ekonom sejak 20 tahun terakhir telah mengembangkan apa yang dikenal sebagai kerangka pembangunan ekonomi ramah lingkungan (green economy framework). Jika sebelumnya pembangunan ekonomi awal selalu diasosiasikan dengan penurunan kualitas lingkungan (environment Kuznet Curve), perkembangan masyarakat kini, menurut Ketua Lembaga Penyelidikan Masyarakat dan Ekonomi FEUI ini, telah memungkinkan koordinasi antar- maupun intra-negara untuk setidaknya meminimalkan efek negatif pembangunan ekonomi ini. Meskipun pelaksanaannya masih jauh dari sempurna, Arianto mencontohkan mekanisme kerjasama REDD (kemudian REDD+).

Contoh terbaru koordinasi ini adalah antara pemerintah Indonesia dan Norwegia, yang baru-baru ini telah melahirkan keputusan penundaan pembukaan hutan Indonesia, yang kemudian dibahas lebih jauh oleh Daniel. Di dalam negeri, pimpinan politik sebenarnya bisa menggalakkan kerjasama antar daerah, melalui berbagai pilihan kebijakan pertukaran yang saling menguntungkan. Arianto menyebutkan, antara lain, mekanisme PES (Payment for Environmental Services) yang bisa diterapkan di Jakarta dan wilayah di sekitarnya untuk bekerjasama menuntaskan masalah banjir, kemacetan, polusi udara, dll. Pada tingkat nasional pun kebijakan penerapan perhitungan PDB maupun APBN ramah lingkungan sebenarnya bisa ditempuh. Ini adalah kebijakan strategis yang ampuh untuk memasukkan perhitungan kelestarian lingkungan hidup (silakan ikuti ppt dan video AAP untuk detail perhitungan PDB dan APBN ini).

Keberanian pimpinan politik, dalam hal Indonesia kita Presiden SBY, juga dituntut untuk meniadakan subsidi BBM, kata Arianto. Kebijakan populis subsidi hanya menyimpan bom waktu. Menurut data yang dihimpun Arianto, kebijakan subsidi BBM ini tidak menguntungkan rakyat miskin, bahkan menghilangkan kesempatan pertumbuhan ekonomi yang bisa mereka nikmati jika alokasi subsidi tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur Indonesia yang sangat tertinggal dibandingkan dengan negeri-negeri tetangga.

Persoalan keberanian pimpinan politik nasional juga menjadi catatan Daniel Murdiyarso, yang dalam presentasinya mendiskusikan kelemahan keputusan politik Presiden SBY terkait dengan moratorium pembukaan hutan. Meskipun patut disambut positif, keputusan yang hampir setahun terlambat sejak ditandatanganinya komitmen REDD+ dengan pemerintah Norwegia, namun efektivitas Inpres 10/2011 sangat bisa dipertanyakan. Meskipun masih perlu dilihat apakah evaluasi pada November nanti akan semakin memperjelas luasan dan tetapan lahan hutan yang akan terlindungi lewat Inpres ini, menurut Daniel, Inpres ini mengalihkan pimpinan koordinasi pelaksanaan Inpres ke Kementerian Kehutanan yang selama ini belum terbukti efektif mengelolah kehutanan Indonesia secara berkelanjutan. Di samping itu, terang Daniel, masih banyak terdapat kelemahan lain dari Inpres ini. Kelemahan itu antara lain berupa tidak jelasnya definisi hutan "primer" yang hendak dilindungi, banyaknya instansi negara yang terlibat namun tidak mencakup Kementerian Pertambangan dan Sumber Daya Alam maupun Kementerian Pertanian, tidak diaturnya mekanisme pertukaran lahan atau swapping jika ternyata lahan yang dikecualikan mengandung karbon tinggi, dll.

Daniel, demikian pula Arianto, yakin bahwa pimpinan nasional, terutama Presiden SBY, punya kesempatan berbuat lebih banyak untuk meletakkan jalur pembangunan ekonomi Indonesia menjadi lebih berkelanjutan. Namun waktu itu semakin pendek, apalagi tahun depan, secara politik sangat tidak menguntungkan lagi untuk membuat kebijakan yang tidak populis, sepakat kedua pembicara.

Diskusi juga menanggapi beberapa pertanyaan peserta tentang perlunya perubahan mindset masyarakat. Pandangan yang perlu diubah itu antara lain yang menyangkut posisi manusia yang meletakkan dirinya lebih tinggi dari alam, tentang subsidi yang sebenarnya merugikan masyarakat dalam jangka panjang, dan tentang kebijakan reboisasi yang bisa menyesatkan. Menurut Daniel, kebijakan penanaman tunas pohon ini sangat disenangi pengambil kebijakan karena bisa diliput media secara besar-besaran, padahal kebijakan pelestarian hutan yang ada sebenarnya lebih mudah dikerjakan dan lebih bermanfaat ketimbang penanaman kembali hutan yang sudah terlanjur rusak itu.

Nirwan Arsuka dalam kesimpulannya kembali menyitir pernyataan Emil Salim dalam Kuliah Umum sebelumnya di Freedom Institute. Ia menandaskan perlunya penguatan masyarakat sipil untuk menekan dan menuntut para pengambil kebijakan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi ke arah yang berkelanjutan. Karena cakrawalanya yang sempit, yang hanya terentang paling jauh lima tahun ke depan, para politisi pada umumnya memang tak dapat diharapkan untuk melepaskan kepentingan kelompoknya sendiri, dan mendorong kebijakan yang mengabdi pada kepentingan masyarakat luas dan generasi yang akan datang. Hanya tekanan sistematis dari masyarakat sipil yang terdidik dan berjaringan luas, yang bisa membuat para politisi itu tergerak menautkan pertumbuhan ekonomi yang mengangkat mutu hidup masyarakat luas dengan pengelolaan lingkungan yang menjaga mutu sistem pendukung kehidupan Planet Bumi.

Makalah Arianto A. Patunru
Makalah EDaniel Murdiyarso

Foto Kegiatan
Video Kegiatan

telah dibaca : 9286