Belajar Reformasi Birokrasi dari Georgia
Georgia adalah sebuah negeri kecil berpenduduk 4,5 juta jiwa. Negeri bekas jajahan Uni Soviet ini belakangan cukup mengejutkan para pengamat korupsi dan reformasi birokrasi karena pencapaiannya yang luar biasa dalam menjalankan reformasi politik. Dibanding negara-negara di sekitarnya yang berusaha keluar dari cengkeraman Komunisme, Georgia terbilang sukses dan paling berhasil dalam menjalankan reformasi politik. Apa yang membuat negeri yang merdeka dari Uni Soviet pada 1991 itu begitu sukses?Rahasia keberhasilan Georgia dalam memberantas korupsi diungkapkan oleh Larisa Burakova, seorang sarjana Rusia yang kini banyak melakukan studi tentang Georgia. Dalam diskusi publik yang dipandu oleh Luthfi Assyaukanie 27 Februari silam, Larisa menjelaskan mengapa negeri kecil itu cukup berhasil dan layak dijadikan model untuk reformasi birokrasi. Menurut wanita yang kini tengah melakukan penelitian di China, ada tiga kata kunci dalam keberhasilan reformasi di Georgia, yakni debirokratisasi, liberalisasi, dan privatisasi. Tiga program inilah yang dijalankan secara cukup konsisten oleh pemerintah Georgia sejak negeri itu merdeka dari Uni Soviet 21 tahun silam.
Dalam hal debirokratisasi, pemerintah Georgia melakukan agenda ”small government” dengan memangkas beberapa kementrian dan departemen yang dianggap tidak terlalu penting. Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah aturan baru yang memudahkan orang mengurus persoalan-persoalan administratif seperti urusan perizinan usaha, pencatatan hak milik, hingga pembayaran pajak. Secara sadar dan antusias, pemerintah Georgia juga mengeluarkan aturan yang memudahkan investor untuk menanamkan modalnya di negeri itu.
Liberalisasi dilakukan dalam berbagai bidang, khususnya yang menyangkut layanan publik di sektor transportasi, pertanian, dan sumber daya alam. Urusan-urusan yang sebelumnya dilakukan berminggu-minggu dan harus melewati banyak meja birokrasi, kini bisa dilakukan hanya dalam satu hari dan hanya melewati satu meja saja. Larisa mencontohkan bagaimana penggabungan izin usaha dan registrasi pajak sangat memudahkan sehingga banyak orang yang antusias melakukannya. Pemerintah Georgia menghapus sekitar 85% izin yang selama ini dianggap menghambat rakyat negeri itu untuk bekerja dan berusaha.
Berbagai langkah privatisasi juga dilakukan, khususnya dalam bidang transportasi, energi, dan pertanian. Pelabuhan-pelabuhan dan bandar udara utama kini tidak lagi dikelola oleh pemerintah, tapi oleh perusahaan-perusahaan swasta. Akibatnya, pelayanan publik menjadi semakin baik dan semakin besar jumlah orang yang menggunakannya. Bidang energi seperti listrik dan gas yang selalu menjadi isu sensitif juga diswastanisasi. Perusahaan-perusahaan listrik dan gas saling bersaing memberikan harga termurah dan layanan terbaik. Pada akhirnya, rakyat yang diuntungkan.
Penjelasan Larisa mendapat tanggapan dari Danang Widoyoko, Koordinator Indonesia Corruption Watch, yang juga diundang hadir pada malam itu. Menurut Danang, Georgia memang cukup mencengangkan dalam hal pencapaian reformasi birokrasi dan pemberantasan terhadap korupsi. Georgia adalah salah satu dari sedikit negeri yang mengalami lonjakan perbaikan dalam Indeks korupsi. Menurut Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International (2011), Georgia menduduki peringkat ke-64, sebuah pencapain yang cukup baik mengingat masa silam negeri itu. Indonesia sendiri bertengger di urutan ke-100.
Namun, keberhasilan Georgia, menurut Danang, tidak bisa dengan mudah begitu saja direplikasikan ke Indonesia. Selain karena ukuran negara dan jumlah penduduk yang secara ekstrim jauh berbeda, implikasi-implikasi program birokrasi yang dijalankan Georgia mungkin akan sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Danang mencontohkan bagaimana privatisasi dan liberalisasi yang dilakukan di Indonesia tidak berjalan mulus, karena dampak yang terjadi bukan pemerataan kesejahteraan, tapi justru memperlebar jurang kaya-miskin serta semakin banyaknya orang tak beruntung yang terabaikan. Baik pemerintah dan swasta tak merasa bertanggungjawab untuk menolong mereka.
Di Indonesia, menurut Danang, yang dibutuhkan bukannya menerapkan program privatisasi atau liberalisasi, tapi kepastian hukum dan penegakan aturan mainnya (rule of law). Sejak zaman Soeharto, Indonesia sebetulnya sudah melakukan liberalisasi dan privatisasi yang cukup gencar, tapi lemahnya penegakan hukum membuat korupsi merajalela. Alih-alih korupsi dilakukan hanya oleh aparat negara, kini pelaku-pelaku korupsi meluas ke sektor-sektror swasta yang bekerjasama dan melakukan bisnis dengan penyelenggara negara. Yang lebih dibutuhkan Indonesia, menurut Danang, bukannya memperkecil peran negara, tapi memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dan para pelaku korupsi dihukum berat.
Diskusi yang dihadiri sekitar 60 orang itu juga dihadiri oleh Prof. William Liddle, guru besar dari Ohio State University, dan Nyonya Sophie Adali, isteri Duta Besar Turki, yang sejak enam bulan terakhir menjadi research fellow di Freedom Institute. Diskusi yang cukup banyak mendapat tanggapan peserta itu ditutup pada jam 9.30 WIB.
Anda dapat menyaksikan rekaman diskusi ini di sini.
Bahan Diskusi dari Larisa Burakova: Why Georgia Has Succeeded
telah dibaca : 2434
Kebebasan seperti apakah yang paling penting untuk kehidupan manusia? Isaiah Berlin membagi dua jenis kebebasan dalam bukunya "Two Concept Of Liberty". Pertama adalah kebebasan negatif yaitu kondisi yang meniadakan penghalang kebebasan. Kedua adalah kebebasan positif yang mengandaikan manusia bisa bebas melakukan hal-hal yang baik dan positif. Konsep negatif di atas telah mengilhami beberapa ide yang serupa dari Friedrich Hayek, Milton Friedman, hingga Amartya Sen. Forum Freedom pada hari Kamis, 5 April 2013 menyelenggarakan diskusi untuk membahas hal tersebut bersama Robertus Robet dari Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) dan Romo A. Setyo Wibawa dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara. Ulil Abshar Abdalla dari Freedom Institute menjadi moderator dalam diskusi kali ini.Romo Setyo yang mendapat giliran pertama untuk berbicara. Di awal bahasannya, Romo berbicara tentang artikel Fred Mcmahon yang menjadi referensi diskusi kali ini.
Gedung serbaguna Wisma Proklamasi di sore 23 April itu dipenuhi oleh kaum muda yang datang untuk menonton dan mendiskusikan film “Rectoverso” yang dipilih oleh kine klub kerjasama Freedom Institute dan The Japan Foundation untuk menyambut Hari Kartini. Film berdurasi 110 menit ini menarik antara lain karena menonjolnya sosok perempuan, baik yang berperan di depan kamera, dan terutama yang bekerja di belakang lensa. Berangkat dari “novel” karya Dewi Lestari (Dee), film ini menghadirkan lima cerita yang masing-masing disutradarai oleh lima perempuan yang selama ini lebih dikenal sebagai aktris. Mereka adalah Marcella Zalianty, Rachel Maryam, Cathy Sharon, Olga Lidya, dan Happy Salma.Dalam diskusi yang berlangsung seru itu, peran perempuan memang sempat dibahas, tapi dengan segera topik ini mundur menyisihkan diri. Paparan yang disampaikan oleh pembicara Marcella Zalianty (produser “Rectoverso”, surtadara “Malaikat Juga Tahu”) dan Olga Lydia (sutradara “Curhat untuk Sahabat”) memancing tanggapan dari peserta diskusi untuk membahas:
Beberapa waktu yang lalu tepatnya tanggal 13 April 2013 Perpustakaan Umum Freedom menerima kunjungan dari SD, SMP serta SMK Lazuardi yang merupakan sekolah Islam yang didirikan oleh Yayasan Lazuardi Hayati yang berwawasan global dan menerapkan kurikulum internasional dari University Of Cambridge International Examinations. Yayasan Lazuardi Hayati ini berpandangan Islam progresif, mengedepankan pemahaman mengenai perbedaan dan toleransi, termasuk didalamnya dengan menerapkan sistem inklusi yang memberi kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus (special need students).Dalam rangka memperingati Hari Buku Dunia atau yang disebut dengan World Book Day yang bertepatan pada tanggal 23 April 2013 para guru dari Sekolah Lazuardi memilih Perpustakaan Umum Freedom sebagai salah satu tujuan kunjungan. Adapun tujuan dari kunjungan kali ini adalah untuk mengenalkan para siswa pada perpustakaan.
100 Kali sudah, Komunitas Jazz Kemayoran (KJK) telah mengadakan pertemuan bulanannya. Berarti sudah 8 tahun 4 bulan usianya kini. Dan tidak terasa juga sudah 1 tahun, KJK mengadakan pertemuannya di Wisma Proklamasi, Jl.Proklamasi no.41 Jak-Pus @freedominstitute. Tempat yang begitu asri, dan sangat cocok sekali untuk kegiatan sebuah komunitas seperti KJK ini. Dan yang terpenting Freedom Institute dan KJK memiliki visi dan misi yang sama. Ini membuat KJK seperti di rumah sendiri dan terasa sekali disupport, diapreasiasi di saat main dan tidak main.Pertemuan seperti biasanya dimulai pada pukul 1 siang. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Yang biasanya, pada pukul 13.00-15.00, adalah acara Nonton Bareng, selama 2 jam penuh, dan diputarkan film Jazz yang langka, tentang sebuah tokoh, atau cerita cerita yang berkaitan dengan perkembangan dan sejarah jazz. Kali ini yang diputar adalah film “Beben Jazz- Totalitas sebuah pengabdian” (wah, film tentang saya nih).
