Penulis:
Saiful Mujani
Bidang Kajian: Konsultan RisetSekarang ada dua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni PKB di bawah kepemimpinan Alwi Shihab, dan PKB di bawah kepemimpinan Matori Abdul Djalil. Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) juga ditandai oleh pertentangan di antara elitenya, sehingga muncul apa yang disebut sebagai PPP Reformasi sebagai PPP alternatif.
Dalam tubuh Partai Bulan Bintang (PBB) konflik di antara elitenya juga mengemuka, menyusul terpilihnya Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua PBB.
Golkar juga sedang didera masalah berat. Jauh sebelum isu Buloggate II muncul kepemimpinan Akbar Tandjung sudah dipertanyakan oleh kader-kader Golkar dari Indonesia Timur yang kecewa dengannya, karena dipandang gagal dalam memuluskan pencalonan Habibie sebagai presiden tahun 1999.
Partai Amanat Nasional (PAN) juga tidak bebas dari friksi-friksi di dalamnya. Setelah muktamarnya yang pertama, PAN ditandai oleh keluarnya sejumlah aktivis muda PAN, seperti Faisal Basri dan Bara Hasibuan.
Konflik terbuka hingga munculnya dua partai dari partai yang sama atau keluarnya sebagian elite dari partai, tidak menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namun demikian, satu kelompok di PDI-P yang coba menggeser kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dalam kongresnya tahun lalu di Semarang, kemudian tersingkir dari jajaran elite partai.
Partai ini juga tidak luput dari persaingan kelompok-kelompok di dalamnya, terutama antara kubu "intelektual-teknokrat" dan kubu "aktivis." Dibanding partai lain, PDI-P sesungguhnya menyimpan benih konflik internal yang lebih besar, sebab ia lebih heterogen dibanding partai-partai lain, apakah itu dilihat dari latar belakang sosio-kultural (misalnya Muslim versus non-Muslim), generasi (kader lama dan kader baru), kelas (kader kaya dan kader yang mencari hidup lewat partai), atau lain-lain.
Platform dan keterbatasan sumber daya
Beragamnya konflik internal partai politik barangkali harus dilihat kasus per kasus. Tetapi, secara umum dapat dikatakan bahwa konflik-konflik yang bervariasi itu sebagian terkait dengan belum berlangsungnya pelembagaan partai hingga betul-betul menjadi sebuah partai politik yang merupakan gejala politik modern. Ini barangkali terkait dengan masalah waktu. Dibutuhkan waktu yang cukup agar politik kepartaian kita terlembaga.
Pada tingkat normatif, partai-partai politik yang ada sekarang belum menunjukkan identitasnya sebagaimana biasanya terumuskan dalam platform masing-masing partai.
Dalam hal platform, sesungguhnya tidak begitu jelas perbedaan, setidaknya antara PDI-P, Golkar, PAN, dan PKB. Semuanya berorientasi kebangsaan; semuanya mengklaim akan memperjuangkan ekonomi kerakyatan, misalnya.
Ini kemudian membuat identitas partai menjadi kabur. Apa artinya menjadi seorang PDI-P dibanding menjadi seorang Golkar. Karena kaburnya platform ini, maka partai tidak punya kemampuan untuk melakukan seleksi alamiah terhadap orang-orang yang akan masuk ke dalamnya.
Seorang Jacob Tobing yang kader inti Golkar pada masa Orde Baru dapat dengan mudah menjadi kader inti PDI-P dalam waktu singkat. Seorang Theo Syafei yang merupakan seorang perwira tinggi Orde Baru yang dulu merupakan penghambat utama bagi karier politik Megawati dan kawan-kawan, dapat dengan mudah menjadi elite inti partai tersebut. Seorang Arifin Panigoro, pengusaha sukses di zaman Orde Baru, yang sekarang dijerat utang besar kepada negara, dengan relatif mulus menjadi orang penting di PDI-P.
Rendahnya daya seleksi ini tentu terkait dengan terbatasnya sumber daya uang dan sumber daya manusia di partai ini. Semua orang maklum bahwa Orde Baru dan Golkar-nya punya kemampuan menyedot putra- putri terbaik bangsa ini, dan juga punya kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap kegiatan bisnis besar. Akibatnya, sumber daya manusia dan sumber daya keuangan hampir terkuras masuk ke dalam jajaran Orde Baru, dan sebaliknya kekuatan-kekuatan politik lain yang mencoba independen dari Orde Baru seperti PDI di bawah kepemimpinan Megawati waktu itu menghadapi kesulitan kader dan sumber daya keuangan.
PDI-P di penghujung rezim Soeharto masih dihadapkan dengan masalah dua sumber daya ini untuk menjadi sebuah partai yang besar. Karena itu, politisi yang pintar, seperti Jacob Tobing, seorang strategis yang berpengalaman seperti Theo Syafei, dan pengusaha besar seperti Arifin Panigoro, kemudian mendapat tempat penting di partai tersebut.
Di samping itu, untuk membuat PDI-P besar dan modern tidak ada jalan lain baginya kecuali melakukan rekrutmen putra-putri bangsa berbakat yang relatif lebih muda. Rekrutmen atas Heri Ahmadi, Pramono Anung, Zulvan Lindan, dan lain-lain, misalnya, adalah terobosan partai untuk membenahi dirinya.
Namun, kedatangan mereka yang relatif tidak berkeringat langsung ketika partai ini berada pada masa kritis zaman Orde Baru tentu memunculkan persoalan baru. Mereka akan dirasakan, menggeser kader-kader lama dan setia pada Megawati. Gesekan tak bisa dihindarkan. Tapi, sejauh ini kepemimpinan Megawati relatif mampu mengakomodasi dua komponen ini, setidaknya tidak memunculkan dualisme PDI-P.
Hal yang mirip juga dapat ditemukan pada PKB. Platform partai ini pada dasarnya tidak berbeda dengan platform PDI-P. Berorientasi kebangsaan dan kerakyatan.
Dalam PKB, yang penting bukan hanya masalah keterbatasan sumber daya manusia dan uang, tapi juga ke-NU-an. Ia merupakan sumber bagi mobilisasi massa, dan karena itu pula derajat ke-NU-an seorang kader PKB merupakan faktor bagi bargaining dalam rekrutmen ini.
Insting politisi bahwa ke-NU-an merupakan sumber daya politik besar yang dapat dimobilisasi ada benarnya, mengingat besarnya (45 persen) warga negara yang mengidentikkan diri sebagai bagian dari jamaah nahdliyin (Survei PPIM, 2001).
Untuk menjadikan PKB besar dan terbuka, secara perlahan rekrutmen terhadap kader-kader baru yang hubungannya dengan massa nahdliyin relatif longgar, terutama lewat inisiatif Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid), tak bisa dihindarkan. Kehadiran Alwi Shihab yang identitas sosial-politik ke-NU-annya dikenal tidak setebal Matori Abdul Djalil atau Muhaimin Iskandar misalnya, direkrut Gus Dur untuk menjadi orang kepercayaannya di PKB.
Kehadiran Alwi ini memunculkan dinamika baru. Setidaknya ia menggeser Matori sebagai orang kepercayaan utama Gus Dur dalam perpolitikan jamaah nahdliyin.
Persaingan elite semacam ini juga dapat ditemukan dalam PPP. Munculnya ide PPP Reformasi yang dihubungkan dengan da'i kondang Kiai Zainuddin MZ, sebagian merupakan cerminan dari belum terlembaganya kaderisasi dalam partai ini.
Di satu pihak pendatang baru menuntut agar bisa lebih cepat berperan, dan sebaliknya di pihak lain, kader lama tidak mudah menerima desakan semacam ini.
Karena berada pada posisi yang lebih kuat, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di bawah Hamzah Haz dapat mengubah keputusan waktu muktamar partai dari sebelum dilaksanakannya Pemilu 2004, menjadi sesudahnya.
DPP PPP di bawah Hamzah Haz mungkin melihat posisi dia sebagai wakil presiden, dan dua kader PPP di kabinet sebagai kesempatan untuk memperbesar partai menghadapi Pemilu 2004.
Popularitas Zainuddin MZ, walapun bisa menjadi sumber bagi mobilisasi massa pemilih untuk partai ini, bisa juga menjadi rival utama elite PPP yang lain, termasuk Hamzah Haz sendiri.
Rivalitas elite yang mengarah pada dualisme kepemimpinan semacam ini tidak terjadi di PAN. Ini bukan berarti tidak ada masalah di dalam partai tersebut. Sumber pertentangan di PAN terutama dari rendahnya jumlah suara yang diperoleh (7 persen).
Sebagian dari elite ini melihat "kegagalan" tersebut bersumber dari identitas keislaman PAN yang kurang jelas, sementara para pendukungnya di daerah sebagian besar orang-orang Muhammadiyah.
Mempertegas identitas keislaman ini kemudian dianggap sebagai jawabannya oleh sebagian faksi di partai tersebut. Kader seperti AM Fatwa kemudian terlihat menonjol, sementara Alvin Lie yang non-Muslim hampir terpelanting. Kepemimpinan kharismatik
Faktor penting lain yang membuat sulitnya pelembagaan partai-partai politik adalah masih bergantungnya sebagian besar partai besar baru pada ketokohan tertentu. PDI-P sangat bergantung pada kharisma Megawati, PKB pada Gus Dur, dan PAN pada Amien Rais. Tiga figur ini tampaknya lebih besar daripada partainya sendiri.
Faksi-faksi yang sangat majemuk di dalam PDI-P tidak melahirkan konflik terbuka karena kepemimpinan kharismatik Megawati di partai ini. Para elite di sekitar Mega bersaing untuk mendapat tempat paling dekat ke Mega. Dalam pola semacam ini, selama Megawati dapat bertahan, rivalitas elite di sekitarnya dapat dikendalikan.
Pola semacam ini juga terjadi dalam PKB. Walapun Gus Dur bukan ketua harian partai, ia de facto lebih berpengaruh di antara elite PKB. Mereka bersaing untuk menjadi orang paling dipercaya Gus Dur. Mencoba melawan Gus Dur secara langsung, seperti yang dilakukan Matori, hanya dikenang sebagai suatu anomali kecil, dan akan terpental dari kosmos perpolitikan para kiai terkait.
Walapun Amien Rais tidak punya komunitas politik yang memandangnya berkharisma seperti Mega atau Gus Dur, ia dikenal sebagai figur utama reformasi, dan pernah menjadi pemimpin Muhammadiyah. Ini sumber kepemimpinannya. Karena itu, belum terbayangkan bagimana PAN jadinya tanpa Amien Rais sekarang ini. Elite PAN lain dalam waktu dekat ini, tidak dalam posisi untuk menyaingi Amien, tapi dalam posisi bagimana menjadi orang yang dipercaya Amien.
Dalam formative period, ketokohan menjadi faktor pengikat terpenting bagi soliditas partai, dan partai-partai kita masih berada pada periode ini, kecuali barangkali PPP dan Golkar. Karena itu, kalau terjadi persaingan di antara elite yang melingkari sang tokoh, itu merupakan hal yang biasa.
Kalau persaingan ini memunculkan konflik yang serius, misalnya lahirnya dualisme kepemimpinan, hal itu sebagian terletak pada kultur politik para elite tersebut yang belum biasa memperlakukan konflik sebagai hal yang biasa, yang biasa dinegosiasikan, dan sumber bagi kematangan partai politik.
Lebih dari itu, pola kepemimpinan yang terpusat pada figur kharismatik merupakan masalah tersendiri, dan diharapkan akan berakhir secara berangsur-angsur setelah formative period ini dilalui.
* Saiful Mujani, Pengamat sosial politik, Pusat Pengkajian Islam
dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta, Kandidat doktor di Ohio
State University.