Laporan Naratif Diskusi Strategi Kampanye Media Pilpres 2014: Membincang Video ala Nazi
Jul 16

Laporan Naratif Diskusi Strategi Kampanye Media Pilpres 2014: Membincang Video ala Nazi

 DB140627-01a zpsefe7bac1

Jumat, 27 Juni Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) bekerjasama dengan Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung (FNF) menggelar diskusi dengan tema “Strategi Kampanye Media Pilpres 2014: Membincang Penyebaran Kebencian dan Video ala Nazi” di Galeri Cafe Cikini, Jakarta. Diskusi ini merupakan respons atas merebaknya kampanye hitam dalam perhelatan pilpres 2014. Pembicara yang hadir adalah Frans Magnis-Suseno, filsuf yang juga dosen di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakarra dan Taufik Basari sebagai perwakilan dari tim Jokowi-JK, bersama Vivi Zabkie dari KBR 68H sebagai moderator. Viva Yoga yang diundang mewakili tim pemenangan pemilu Prabowo-Hatta batal hadir pada diskusi tersebut. Dalam kesempatan itu Taufik Basari sebagai pembicara pertama menjawab pertanyaan moderator mengenai kentalnya kampanye hitam yang diarahkan terhadap capres-cawapres Jokowi-JK, terutama kaitannya dengan isu SARA. Tobas—demikian sapaan untuk Taufik Basari— menegaskan bahwa persoalan kampanye hitam terkait isu SARA sesungguhnya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk mengatasinya. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa negara ini dibangun berdasarkan persatuan seluruh bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama dan etnis, karena itu kita selalu membanggakan bhineka tunggal ika. Karenanya dalam pandangan Tobas, kampanye hitam dengan menggunakan isu SARA melanggar identitas kebangsaan kita sendiri. Tetapi tentu saja yang harus berperan di sini juga adalah pemerintah, yakni KPU dan Bawaslu. Tobas menyerukan agar dua institusi penyandang pemilu tersebut bersikap tegas dengan mencegah tidak semakin berlanjutnya kampanye hitam dan penyebaran kebencian atas dasar agama.

Dalam pembicaraannya Tobas mengingatkan bahwa bangsa ini tidak berhenti sampai tanggal 9 Juli. Artinya, semua yang terjadi saat ini akan berpengaruh untuk masa depan bangsa. Karena itu ia mengingatkan bahwa pilpres yang digelar pada tanggal 9 Juli ini merupakan moment yang akan dicatat dalam sejarah, maka sudah semestinya semua pihak berupaya agar menyingkirkan cara-cara kotor yang tidak bisa menjadi contoh bagi generasi mendatang. Dalam pandangan Tobas, ketika isu sara digunakan sebagai alat politik, lalu masyarakat terpengaruh dengan isu tersebut, ini merupakan cara berpolitik yang berbahaya. Karena persoalan agama akan terus berlanjut bahkan setelah pemilu usai.

Di samping pencegahan kampanye hitam merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan karenanya perlu ada upaya penyadaran terhadap seluruh masyarakat, Tobas juga mengharapkan sebuah tindakan nyata dari pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya. “Pemerintah harus bertindak dengan segala kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah kampanye hitam. Jangan sampai kita kembali merasakan negara absen dalam menjaga keberagaman,” demikian seruan dari Tobas. Ia mengungkapkan bahwa cra yang bisa diambil dalam menyikapi kampanye hitam ini adalah dengan mengecam segalam bentuk kampanye hitam, serta menyampaikan kepada publik bahwa negara tidak menolelir cara itu dan mengajak publik untuk mencegahnya. Selain itu KPU dan Bawaslu harus sadar bahwa cara ini merupakan cara kotor, oleh karena itu dua institusi ini harus mengeluarkan himbauan kepada publik dan peserta pemilu untuk tidak menggunakan dan menyebarkannya.

Ketika menyinggung tentang video Ahmad Dhani yang menggunakan seragam mirip Nazi sebagai kampanye dukungan terhadap salah satu kandidat capres, Tobas menyayangkan tindakan tersebut. Ia berpandangan bahwa sudah semestinya masing-masing tim memberikan contoh dalam menggalakkan kampanye yang baik. Ia juga menyayangkan absennya respons yang tegas dari tim resmi pemenangan pemilu Prabowo-Hatta. Semestinya respons berupa mengecam dan mengutuk tindakan Dhani bisa diperlihatkan dalam kasus ini. Karena sebagaimana tertuang dalam catatan sejarah, tindakan Nazi adalah tindakan kejam yang harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Tobas menambahkan bahwa sebagai bangsa yang beradab, kita tidak boleh menolelir berbagai tindak kekejaman. Bangsa-bangsa di dunia telah belajar dari kekejaman Nazi. Pasca perang dunia ke-II, negara-negara yang tergabung dalam PBB merumuskan DUHAM demi mencegah kekejaman serupa terulang kembali. Bagi Tobas, ketika masyarakat mendiamkan dan memberikan dukungan terhadap simbol fasisme, maka itu merupakan sebuah gejala kemunduran bangsa. Menurut Tobas, fenomena tersebut sekaligus menjadi refleksi dari kegagalan atau ketidakmampuan negara dalam menyampaikan sejarah mengenai kekejaman Nazi.

Sementara itu Frans Magnis-Suseno membuka pembicaraannya dengan ungkapan yang cukup keras: “Saya jijik melihat video yang diciptakan Dhani itu.” Magnis menegaskan bahwa Nazi telah melakukan kejahatan paling buruk dalam sejarah manusia, karena itu ia menanggapi ekspresi Dhani sebagai tindakan yang bodoh dan busuk. Ia juga menyatakan prihatin jika ada sebagian masyarakat yang menerjemahkan simbol Nazi sebagai ajakan untuk menumbuhkan semangat; sebuah simbol yang menyatakan untuk terus maju sampai segalanya hancur. Adapun tindakan Dhani yang kemudian dihubungkan dengan kebebasan berekspresi, Magnis menyanggahnya dengan mengatakan bahwa setiap kebebasan memiliki tanggung jawab dan batasan-batasan tersendiri yang semestinya tidak melukai kebebasan pihak lain. Kebebasan ekspresi pada dasarnya harus mempertimbangkan reaksi-reaksi yang akan mengemukan terhadap sebuah karya seni. Di German, karena undang-undang yang melarang pemakaian simbol-simbol Nazi, maka siapapun termasuk pelaku seni, yang menggunakannya akan terjerat hukum. Adapun untuk konteks Indonesia, Magnis menyerukan agar penggunaan simbol-simbol Nazi tetap tidak dilakukan. Ia menilai bahwa penolakan atas simbol tersebut merupakan persoalan yang terkait dengan bagaimana kita menunjukkan harga diri dan martabat bangsa di hadapan dunia.

“... Jika kita tahu bahwa simbol itu adalah simbol kekejaman, dan kita pakai saja karena merasa tidak ada keterkaitan sejarah dengan kita, maka itu menjadi masalah. Itu menimbulkan pertanyaan apakah kita memiliki hati atau tidak. Saya akan kehilangan hormat kalau ada orang melakukannya, kalaupun dia seorang seniman,” demikian ungkap Magnis.

Pada kesempatan itu Magnis mengajak masyarakat untuk jeli dalam menerima berbagai jenis kampanye yang tersebar luas dewasa ini. Ia membagi kampanye ke dalam empat bentuk, yakni kampanye positif, negatif, kampanye hitam dan kampanye provokatif yang menyasar emosi-emosi paling redah dari seorang manusia. Baginya, baik kampanye positif ataupun negatif, sama sekali tidak masalah dalam sebuah perhelatan pemilu. Kampanye negatif yang mencoba menelusuri kelemahan seorang capres dari sisi masa lampaunya masih bisa ditolelir selama berdasarkan fakta, bukan fitnah atau kebohongan. Kampanye dalam bentuk seperti ini terkadang diperlukan untuk mengenal siapa sesungguhnya kandidat yang akan dipilih masayarakat. Karena menurut Magnis, masyarakat tidak bisa menentukan pilihan hanya berdasarkan program yang akan dicanangkan, melainkan juga harus melihat apakah sosok kandidat pantas atau tidak memegang kekuasaan yang begitu besar di masa mendatang.

Magnis menegaskan bahwa kampanye yang berbahaya adalah kampanye hitam, kampanye yang didasarkan pada kebohongan dan fitnah. Tetapi lebih dari itu, yang paling berbahaya dalam pandangan Magnis adalah kampanye yang mengacu pada emosi-emosi rendah manusia, yakni pada prasangka agama, rasial, etnis atau apa yang kita kenal sebagai SARA. Andaikata segala yang dtuduhkan dalam kampanye jenis ini memang sebuah kenyataan, tetap saja kampanye tersebut sangat tidak pantas. Karena kampanye dengan mengulik rasa atau memobilisasi emosi publik untuk menyerang lawan politik, dapat menimbulkan pertikaian tiada henti. Kampanye seperti ini bukan hanya bisa merugikan lawan politik, tetapi bahkan merendahkan sebuah bangsa hingga tingkat yang paling rendah. Magnis kemudian membandingkan pengalaman German, saat Nazi mengangkat perasaan rendah orang-orang di Eropa Timur dengan menyebut mereka sebagai manusia bawah, sub-human. Karena klaim tersebut kemudian tentara German saat itu merasa tidak keberatan membunuh jutaan orang yang dianggap sebagai sub-human itu. Sejarah seperti itu yang akan terulang jika memanfaatkan isu SARA sebagai alat politik.

Di akhir pembicaraan, Magnis menegaskan bahwa kampanye hitam perlu dikecam dan dihentikan, calon-calon yang didukung oleh kampanye hitam juga perlu menegaskan penolakannya dan menyatakan kepada publik bahwa mereka tidak membutuhkan kampanye dengan cara seperti itu. Karena dalam pandangannya, kampanye hitam tidak hanya merugikan lawan politik tertentu tetapi juga merugikan seluruh bangsa. Kampanye hitam akan menimbulkan kebencian di antara masyarakat. Apabila masyarakat sudah saling membenci, lalu masa depan negara ini akan bagaimana? Bila kebencian ini dipelihara dalam kampanye, maka itu akan menimbulkan jejak-jejak jiwa bangsa yang tercerai-berai.

 

Dokumentasi Diskusi:

Audio (dropbox) 1:30:10

Foto (photobucket)

Video (youtube)

Author: Wahyu
Print PDF

Dengarkan

Freedom Audio

Kumpulan rekaman
audio dan diskusi Freedom Institute

BUKA PODCAST FREEDOM >>

Freedom Institute

Surat Berkala

Terima undangan dan berita terbaru Freedom Institute  

DAFTAR SURAT BERKALA >>

Baca

Buku Freedom

Temukan koleksi buku terbaru perpustakaan Freedom Institute

Cari disini >>

©2012 FREEDOM INSTITUTE. All rights reserved.

Google+